BEIJING - Otoritas Cina di wilayah timur laut, Xinjiang, telah melarang para pejabat dan pelajar Muslim untuk menunaikan shaum selama bulan suci Ramadhan, dan memicu sejumlah kelompok HAM memperingtkan kemunculan kekerasan baru di Cina.
Kebijakan yang diposting di situs pemerintah ini banyak meminta para pemimpin Partai Komunis untuk membatasi kegiatan Islam selama bulan suci, termasuk puasa dan mengunjungi masjid.
Xinjiang adalah rumah bagi sekitar sembilan juta orang Uighur, yang berbahasa Turki, etnis minoritas yang sebagian besar dari mereka adalah Muslim. Banyak dari mereka menuduh para penguasa Cina melakukan penganiayaan agama dan politik.
Wilayah ini telah diguncang oleh kekerasan etnis yang terus berulang, tetapi Cina membantah klaim bahwa pihaknya melakukan tindakan represif terhadap Muslim Uighur yang minoritas dan selalu menjadi bulan-bulanan penyerangan rasial Cina Han.
Sebuah pernyataan dari pemerintah distrik Kashgar kota Zonglang di Xinjiang mengatakan bahwa "komite daerah telah mengeluarkan kebijakan komprehensif untuk menjaga stabilitas sosial selama periode Ramadhan."
"Kebijakan ini berisi larangan bagi kader Partai Komunis, para pejabat sipil (termasuk mereka yang sudah pensiun), serta siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan Ramadhan."
Pernyataan itu mendesak para pemimpin partai untuk membawa "hadiah" berupa makanan bagi para pemimpin desa setempat untuk memastikan bahwa mereka makan selama bulan Ramadhan.
Selain itu, kebijakan tersebut pun menentukan agar pihak sekolah untuk memastikan para siswanya tidak masuk masjid selama bulan Ramadhan.